REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Adanya kemajuan teknologi seperti lahirnya media sosial Twitter rupanya dimanfaatkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk bekerja, contohnya saat dirinya menjelaskan ke masyarakat tentang kelangkaan gas elpiji tiga kilogram.
"Jadi saya kemarin di Twitter dapat berbagai keluhan dari masyarakat. Di sini ada kelangkaan gas elpiji tiga kg, dan saya langsung jawab bahwa urusan kelangkaan gas 3 kg itu silahkan hubungi Hiswana Migas. Ini si pulan namanya hpnya sekian dan Pertamina sekian," kata Ahmad Heryawan di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (28/5).
Heryawan sempat menyayangkan sikap sejumlah pihak seperti Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat yang melaporkan PT Pertamina Distribusi Jawa Barat, dirinya dan DPRD Jawa Barat ke Ombidsman Jabar terkait kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram di sejumlah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.
"Jangan saya terus yang dihantam dong, yang jualan gas Pertamina yang dihantam gubernur," katanya.
Sebelumnya, Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat melaporkan PT Pertamina Distribusi Jawa Barat, Gubernur dan DPRD Jawa Barat ke Ombidsman Jabar terkait kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram di sejumlah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Ketua HLKI Jawa Barat Firman Turmantara mengatakan, laporan tersebut dibuat berdasarkan keluhan yang diterima oleh sejumlah lembaga konsumen di Provinsi Jabar terkait kelangkaan gas tersebut seperti di Tasikmalaya, Garut, Banjar, Ciamis, Indramayu, Purwakarta, Cianjur, Garut, Sumedang.
Di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, kata Firman, pengaduan kelangkaan gas elpiji 3 kg muncul di Jalan Cicadas dan Ujungberung Kota Bandung, Kota Cimahi, Soreang, Kabupaten Bandung.
"Jadi perlu kami jelaskan di sini, kami laporkan tiga institusi ini, Pertamina Jabar, Gubernur Jabar dan DPRD Jabar untuk kelangkaan gas tiga kilogram," kata Firman, di Kantor Ombudsman Jabar, Jalan Suci Kota Bandung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kelangkaan elpiji tiga kilogram di sejumlah wilayah di daerah ini bukan menjadi tanggung jawab pemprov atau gubernur, sehubungan dengan pengaduan dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia ke Ombudsman.
"Terkait kelangkaan elpiji tiga kilogram, dalam hal ini Pemprov Jabar tidak dalam posisi yang paling bertanggung jawab," kata Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jawa Barat Ruddy Gandakusumah, di Bandung, Senin.
Menurut Ruddy, mengapa Pemprov Jabar tidak bertanggung jawab terkait kelangkaan gas elpiji 3 kg karena pemprov tidak diberi kewenangan untuk mendistribusikan gas tersebut.
Mengenai pendistribusian dan kuota elpiji tiga kilogram ke masyarakat, kata dia, adalah tanggung jawab PT Pertamina maka sangat tidak tepat jika Pemprov Jabar dinilai sebagai pihak yang paling bersalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika