REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Konser penyanyi asal Amerika Serikat, Stefani Joanne Angelina Germanotta atau dikenal dengan nama panggung Lady Gaga di Indonesia terus menuai kecaman dari berbagai kelompok. Bahkan empat politisi dari PPP menggeruduk Mabes Polri mendesak agar tidak mengeluarkan ijin untuk konser tersebut.
"Kami ke sini untuk memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian untuk tidak memberikan ijin konser Lady Gaga," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani yang ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/5).
Saat mendatangi Mabes Polri, selain Ahmad Yani, juga terlihat ada beberapa petinggi PPP lainnya seperti Sekjen PPP, Romahurmuziy, Wasekjen PPP, Joko Purwanto serta Ketua Bidang Media dan Humas Arwani Thomafi. Mereka ditemui langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Sutarman.
Dalam kunjungannya itu, Ahmad Yani memaparkan, pihak kepolisian tidak boleh mengabaikan dan harus meminta rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ijin konser Lady Gaga. Pasalnya dengan tegas MUI dan Menteri Agama, Suryadharma Ali tidak menyetujui dan tidak merokemndasikan digelarnya konser tersebut.
Menurutnya PPP harus memperjuangkan dan menampung kepentingan politik dan aspirasi masyarakat. Apalagi untuk penolakan Lady Gaga merupakan sama dengan ideologi partai. Pihaknya menolak adanya aksi vandalisme, kekerasan yang mengumbar aurat dan sensualitas yang digambarkan dalam lagu dan tarian Lady Gaga.
Lagu-lagu Lady Gaga, lanjutnya, sarat hujatan terhadap agama serta melukai kaum perempuan dan nilai-nilai universal karena mendukung homoseksualitas. Apalagi adanya tayangan-tayangan yang vulgar di video klip Lady Gaga. Seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah harus menyikapinya sebelum adanya kontroversi ini.
Alasan penolakan konser Lady Gaga yang paling utama, lanjutnya, hal ini untuk mencegah adanya pembubaran konser yang dilakukan berbagai organisasi massa atau ormas. Ia pun membantah jika yang menolak konser Lady Gaga tidak hanya dari Front Pembela Islam (FPI), tapi berbagai ormas lain.
"Saya minta kepada kepolisian untuk tidak mengeluarkan ijin. Saya kira yang harus diperhatikan MUI dan Kemenag. FPI hanya sebagian kecil yang menolak, kami ada buktinya," tegas anggota Komisi III DPR ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
