REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai maraknya pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintahan daerah lebih banyak menimbulkan masalah. Alasannya, anggaran pembangunan daerah terkuras untuk membayar gaji PNS.

''Sekarang ini hampir 70 persen anggaran lebih banyak dihabiskan untuk biaya belanja PNS serta pegawai honorer. Belanja itu biasanya tertuang dalam bentuk gaji. Akibatnya dana untuk pembangunan di daerah hanya tinggal sisanya saja,'' kata Roy saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (21/5).

Secara besaran angka, Roy memang tak memiliki data. Namun jika dilakukan penelusuran lebih detail terhadap anggaran yang ada di dalam DAU akan bisa ditemukan. Ia juga mensinyalir, para kepala daerah biasanya sengaja menganggarkan DAU secara berlebih.

''Sisa dari lebihnya itulah yang biasanya di plot untuk membayar tenaga pegawai honorer maupun beberapa PNS di daerah,'' ujarnya.

Roy melihat pengangkatan pegawai ini tak lepas dari unsur politis. Tak sedikit ditemukan fakta, kata dia, para tim sukses pemenangan pemilukada maupun keluarga sering ditempatkan di jajaran pemerintahan daerah.

Padahal, Roy menambahkan, pengangkatan para pegawai itu tidak berdasarkan kebutuhan di daerah. Selain itu, kata dia, tak sedikit para pegawai yang diangkat itu tidak memiliki kapabilitas yang pas untuk menempati posisi di instansi pemerintahan daerah.

''Inilah yang kemudian menyebabkan terjadi pembengkakan anggaran karena tidak berdasarkan perhitungan atas kebutuhan PNS di daerah,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika