REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sosiolog dari Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Badaruddin, mengatakan pemerintah harus memberdayakan masyarakat miskin. Ini sebagai upaya mengurangi jumlah warga tidak mampu yang terus bertambah hingga mencapai 1.490.000 orang di wilayah tersebut.
"Meningkatnya jumlah warga miskin itu bukan hanya akan menjadi beban dan tanggung jawab bagi pemerintah di Sumut. Tetapi, hal tersebut juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan banyaknya pengemis di jalan raya," katanya.
Membanjirnya pengemis di persimpangan jalan dan lampu pengatur lalu lintas itu, menurut dia, terjadi akibat dari pengaruh tidak adanya lapangan pekerjaan. Sehingga, mereka (masyarakat) terpaksa harus memilih jadi pengemis untuk menyambung hidup anak dan keluarganya.
"Kalau ditanya, sebenarnya mereka malu jadi pengemis yang dianggap hina itu. Tetapi apa boleh buat, mereka tidak punya uang untuk mempertahankan hidup," kata Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Tanpa adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi semakin bertambahnya jumlah warga yang tidak mampu itu, maka daerah Sumut akan dapat digelari sebagai "kota miskin" di tanah air. "Fenomena warga miskin seperti ini, kalau bisa jangan sampai terjadi, karena akan merusak citra Provinsi Sumatera Utara yang berpenduduk lebih kurang 13, juta jiwa itu," ucap dia.
Bahkan, jelasnya, Pemerintah Provinsi Sumut bisa saja nantinya hanya akan memikirkan dan mengurus orang-orang miskin karena jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Sehingga, pembangunan akan terbengkalai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika