REPUBLIKA.CO.ID, KUTA - Kegiatan ekspor Indonesia ke Eropa sampai saat ini masih terkendala mahalnya biaya standarisasi di negara itu. Padahal kata Direktur Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral Kementerian Perindustrian, Harjanto, sertifikasi itu harus dilakukan sebagai persyaratan memasukkan barang ke Eropa, sementara negara-negara Eropa belum mengakui standarisasi yang dilakukan di Indonesia.

"Biayanya sangat mahal, mencapai 60.000-70.000 euro. Sekitar 30 persen pengusaha mengeluhkan hal itu." kata Harjanto, di Kuta, Bali, Selasa (15/5). Hal itu dikemukakan Harjanto kepada wartawan di sela-sela acara dialog tentang bisnis otomotif. Pertemuan yang berlangsung sejak Senin, mempertemukan pelaku bisnis kedua negara, selain juga pertemuan pejabat-pejabat teknis kedua negara.

Menurut Harjanto, banyak barang-barang industri Indonesia yang telah memiliki SNI, justru tidak diakui di Eropa. Produk melamin di Cirebon misalnya, yang telah memenuhi standar Indonesia, justru harus mengurus sertifikat standarisasi Eropa. "Ini kan sangat berat, bahkan hal serupa dikeluhkan oleh banyak negara berkembang," katanya.

Sementara itu Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas, Dr Ir Ngakan Timur Antara mengemukakan hal senada. Dia berharap agar produk industri Indonesia yang telah ber-SNI seyogyanya mendapat pengakuan serupa di Eropa. "Kalau mau membangun hubungan ekonomi bilateral, seharusnya kedua negara saling terbuka, saling memberi masukan," katanya.

Terkait rencana negara-negara Eropa untuk meningkatkan jumlah investasinya ke Indonesia, Harjanto mengatakan, pemerintah berharap agar negara Eropa berkenan menanamkan modal untuk membuat mobil murah dan ramah lingkungan (green car and low cost car). Kalau bisa jelasnya, jenis mobil itu memiliki tehnologi yang ramah lingkungan, berbahan bakar diesel, namun rendah emisi gas buangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika