REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Menteri Kesehatan baru agar kinerja kementerian itu bisa optimal. Alasan utama, Kementerian Kesehatan dinilai menangani persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, melibatkan dana besar, dan membutuhkan profesionalisme.
"Waktu efektif Pemerintah bekerja makin singkat, karena itu sebaiknya Presiden segera memulihkan kembali otoritas Kementerian Kesehatan," kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi Fuadi di Jakarta, Rabu (9/5). Ia mengatakan, persoalan kesehatan di Indonesia cukup kompleks sehingga tidak cukup jika Kementerian Kesehatan hanya dipimpin wakil menteri yang memiliki kewenangan terbatas.
"Jika dibiarkan terlalu lama tentu mengganggu kinerja Pemerintah," kata Andi Najmi.
Menurut dia, posisi Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron saat ini serba dilematis. Di satu sisi secara kasat mata melihat persoalan kesehatan masyarakat, sedangkan di sisi lain tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.
"Pak Ali Ghufron tentu pusing menghadapi kondisi seperti ini. Satu sisi dituntut profesional, di sisi lain terbentur aturan ketatanegaraan," kata Andi Najmi. Persoalan kesehatan termasuk isu strategis yang harus ditangani oleh sosok yang tepat dan memiliki kewenangan yang optimal.
Ia mengatakan masa kerja kabinet yang kurang lebih tinggal dua tahun, juga untuk menjaga kesinambungan, ada baiknya Presiden Yudhoyono menetapkan Ali Ghufron sebagai Menteri Kesehatan. "Biar tidak terlalu rumit dan menjaga kesinambungan, angkat saja Wakil Menteri Kesehatan sebagai Menteri Kesehatan yang definitif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
