Sabtu 05 May 2012 10:49 WIB

Bentrok Solo Dinilai Kampanye Hitam Bagi Jokowi

Rep: Mansyur Faqih/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Cagub-Cawagub DKI Jakarta Jokowi-Ahok
Foto: Antara
Cagub-Cawagub DKI Jakarta Jokowi-Ahok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Serangan terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dinilai semakin intensif. Situai ini, menurut anggota Komisi II DPR PDI Perjuangan, Eva K  Sundari, sesuai prediksi terkait semakin dekatnya pelaksanaan pilkada di Ibukota.

Tujuannya, kata Eva, untuk menurunkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra itu sehingga elektabilitasnya bisa dihambat dan kian menurun. Khususnya Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Isu itu diangkat, ujarnya, untuk mengantisipasi tren meningkatnya elektabilitas Jokowi-Ahok di masyarakat Jakarta. ''Setelah diserang kampanye hitam dengan menyoal isu orisinalitas mobil Esemka, tampaknya kartu tibmas (ketertiban masyarakat) mulai dimainkan,'' jelas Eva, Sabtu (5/5).

Sebelumnya, terjadi bentrok antara Front Pembela Islam (FPI) dengan warga di kawasan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Kejadian itu mengakibatkan dua orang luka terkena sabetan senjatan tajam.

Menurut Eva, bentrokan itu sengaja dikonstruksikan di akhir pekan bersamaan dengan jadwal kampanye Jokowi ke basis-basis masyarakat di Jakarta. Pasalnya, pasangan itu sudah direncanakan untuk menghadiri 25 pertemuan dengan masyarakat pada Sabtu (5/5) hingga Ahad (6/5) malam.

''Gangguan tersebut, selain menghalangi kampanye Jokowi ditujukan juga untuk menciptakan kesan bahwa Jokowi tak mampu menjaga keamanan di Solo sehingga bisa menjadi bahan kampanye hitam di Jakarta," kata Eva.

Eva mengaku prihatin dengan kondisi ini karena membuat Indonesia kembali ke masa menjelang reformasi. Saat itu, kata Eva, ada tren penggunaan pam swakarsa (pasukan pengamanan masyarakat swakarsa) dan organisasi masyarakat untuk mencegah munculnya kepemimpinan yang akuntabel dan kredibel guna melanjutkan konsolidasi demokratisi di republik.

Eva menekankan kelompok fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR menuntut peran netral dan profesionalisme aparat kepolisian dan keamanan untuk menjaga suasana kondusif. Tujuannya, ujarnya, demi mencegah masyarakat untuk terpancing oleh FPI.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement