REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyesalkan ketidakmampuan Polda Lampung dalam mengendalikan aksi anarkis sepekan terakhir.
"Seharusnya, bila Polda Lampung tidak mampu (atasi demo) bisa saja minta bantuan Mabes Polri, untuk mencegah aksi anarkis," kata Sjachroedin, Jumat (4/5).
Aksi unjuk rasa yang berlangsung anarkis, menurutnya, seharusnya tidak ada toleransi apa pun dalam menegakkan hukum di negara ini. Kepala kesatuan keamanan setempat harus cepat dan berani mengambil keputusan agar tindakan anarkis tak terjadi.
Dua peristiwa unjuk rasa berujung tindakan anarkisme besar terjadi di Lampung, dalam sepekan. Pembakaran kantor di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Senin (30/4), dan pembakaran kantor bupati dan Pemkab Mesuji, Kamis (3/5).
Sjachroedin menilai aparat lamban dalam mengamankan objek vital berupa aset pemerintah. "Ya saya kecewa bahwa aparat keamanan tidak bisa memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah," katanya.
Ia menegaskan bila aparat kepolisian setempat maupuan Polda Lampung tidak mampu mengamankan aksi unjuk rasa dan aset pemerintah setempat, seharusnya dapat meminta bantuan pengamanan dari Mabes Polri. Pasalnya, keamanan masyarakat dan aset pemerintah menjadi sangat mutlak agar tindakan anarkis tidak terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
