REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Sejumlah Lembaga Pemasyarakat (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Pulau Sumatera berada di daerah-daerah yang rawan disapu bencana tsunami.
"Lapas itu letaknya hanya beberapa meter dari bibir pantai, ini sangat rawan bencan tsunami,"kata Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sihabudin ketika berada di Padang, Rabu.
Menurutnya, para penghuni lapas maupun Rutan sangat khawatir jika terjadi gempa dengan kekuatan besar disusul bencana tsunami. "Hal ini terjadi di Aceh, ketika gempa berkekuatan 8,5 pada skala Richter menyapu wilayah pesisir barat pulau Sumatra beberapa waktu lalu, warga binaan merasa khawatir apalagi terjadi gelombang tsunami,"katanya.
Dia menambahkan, saat terjadi gempa berkekuatan 8,5 SR menyapu wilayah pesisir barat pulau Sumatra, tahanan berjumlah 221 orang sengaja dilepas petugas dari sel Rutan Sigli, Aceh "Bangunan Rutan di Aceh itu hanya terletak sekitar setengah kilometer dari bibir pantai,"katanya.
Dia mengatakan, untuk itulah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM berencana akan melakukan relokasi bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) yang berada di daerah rawan bencana tsunami.
Kita mengusulkan secepatnya melakukan relokasi bangunan Lapas berada di daerah rawan bencana tsunami,"katanya.
Menurutnya, untuk melakukan relokasi bangunan Lapas ini,pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana.
Tetap melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dimana bangunan Lapas yang cocok direlokasi," katanya.
"Pihaknya masih meminta pentunjuk dari Badan Penanggulangan Bencana dalam melakukan relokasi bangunan Lapas/Rutan," kata Sihabudin.
Dia menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan anggaran belanja tambahan tahun 2012 sekitar Rp1,3 triliun yang akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan lapas/rutan baru yang diawali pembangunannya tahun 2010.
"Pembangunan ini, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanakan prioritas pembangunan nasional dalam rangka penanggulangan over kapasitas lapas/rutan pada 29 unit pelaksana teknis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika