REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, hasil survei yang menyatakan, Aburizal Bakrie (Ical) terus meningkat dan bahkan ada di posisi ketiga setelah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tak bisa dijadikan patokan partai untuk mengusung calon presiden (capres). Alasannya, itu baru hasil dari satu lembaga survei.
Setidaknya, survei untuk penentuan capres harus didukung tiga atau empat lembaga survei lain. Yaitu, lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan metodologis. Karena menggambarkan elektabilitasnya seperti apa.
"Survei harus kredibel secara ilmiah dan oleh lembaga yang bereputasi tinggi dan tak menggantungkan pada satu lembaga. Tapi beberapa lembaga. Jadi ada second opinion dan benchmark dan diambil rata-rata. Taruhlah tiga atau empat," katanya di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4) .
Ia pun menilai, ini sebagai poin paling penting bagi pencalonan capres Golkar. Sehingga, belum bisa ada kesimpulan mengenai siapa calon yang akan diusung. Apalagi, jelasnya, partai sampai saat ini belum memutuskan mekanisme dan lembaga survei yang bisa dijadikan sebagai kriteria penentu capres.
Ical pun katanya sudah mengeluarkan pernyataan kalau capres partai akan ditentukan antara lain melalui mekanisme survei. Artinya, survei itu bisa dilakukan lembaga survei mana saja.
Ia mengaku setuju jika survei ini seharusnya dijadikan landasan untuk menentukan capres. Pasalnya, survei dinilai lebih baik ketimbang menentukan calon berdasarkan konvensi. Karena survei bisa menentukan popularitas seseorang.
"Tadi yang dipublikasikan pak sekjen (Idrus Marham) itu survei internal. Tapi belum ada mekanisme keputusan survei. Makanya, yang harus diputuskan mekanisme survei itu," cetus Hajriyanto.
Golkar memang belum mengeluarkan keputusan survei mana yang akan digunakan sebagai mekanisme penentuan capres. Namun, DPP sudah menyatakan akan memajukan rapimnas untuk mengusung Ical jadi capres partai.
Dari jadwal Oktober tahun ini, Golkar memajukannya menjadi Juli mendatang. ''Terus terang sampai hari ini, itu belum dirumuskan dan diputuskan mekanisme survei yang seperti apa,'' tambah Wakil Ketua MPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika