REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan pembentukan 'holding' di sektor farmasi agar penanganan obat-obatan bagi masyarakat makin baik.
"Dengan dibentuknya 'holding' farmasi diharapkan penanganan obat-obatan di Indonesia akan semakin baik. Saat ini saya baru akan meminta kepada deputi Kementrian BUMN untuk mempersiapkan 'holding' farmasi itu," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Senin (16/4).
Ia menambahkan, 'holding' BUMN farmasi itu terdiri dari PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF), dan PT Indofarma Tbk (INAF). Sementara untuk 'holding' perkebunan, Dahlan mengemukakan sudah selesai prosesnya di Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Sekretaris Negara.
"Holding perkebunan sudah selesai prosesnya di Kementerian BUMN, Keuangan, Perekonominan, dan sudah selesai juga di Sesneg. Sekarang tinggal proses terakhir saja," kata Menteri BUMN.
Dahlan juga optimistis dalam kurun dua tahun ke depan, BUMN Indonesia akan mengalahkan BUMN Malaysia didukung dari pencapaian BUMN yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. "Intinya, dalam dua tahun mendatang kita dapat mengalahkan Malaysia," kata Dahlan.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan PT Kimia Farma Tbk akan mengambilalih 100 persen saham PT Indofarma Tbk, setelah perusahaan itu menghimpun dana melalui penerbitan saham baru (rights issue).
"Kimia Farma 'rights issue' untuk mengambil seluruh saham Indofarma dan menjadi perusahaan yang besar. Akuisisi itu merupakan bagian dari program penggabungan BUMN," kata Deputi Menteri BUMN bidang Privatisasi dan Perencanaan Stategis Pandu Djajanto.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham publik Indofarma seri B sekitar 19,32 persen, sedangkan pemerintah menguasai 80,66 persen. Sementara publik menguasai 9,70 persen saham Kimia Farma dan pemerintah menguasai 90,025 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika