REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, meminta pemerintah daerah untuk turut berperan menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) di tempatnya. Permintaan Mensos ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PKH wilayah Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/4).

''Koordinasi mendesak kita saat ini adalah dengan pemerintah daerah,'' katanya.

Salim meminta agar daerah bisa turut membantu para rumah tangga sangat miskin (RTSM) ini untuk bisa mendapatkan kartu identitas KTP. Saat ini, kata dia, sebagian besar penerima dana PKH belum memiliki KTP.

''Saya juga berharap Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil bisa terus mendorong pemda memfasilitasi KTP bagi RTSM ini. Itu termasuk juga mempermudah akte kelahiran untuk anak-anak RTSM,'' ujarnya.

Lebih lanjut, Salim juga meminta peran serta daerah membantu kemudahan bagi para pendamping PKH. Peran pendamping ini, kata menteri, merupakan ujung tombak untuk keberhasilan pelaksanaan PKH. Para pendamping ini memiliki tugas diantaranya melakukan supervisi RTSM hingga advokasi informasi RTSM untuk mengakses layanan PKH.

''Oleh karenanya, saya berharap pihak pemda dan semua komponen yang terkait di daerah setempat dapat membangun harmonisasi agar pelaksaan Program Keluarga Harapan bisa berjalan dengan baik,'' ujar menteri dari Partai Keadilan Sejahtera ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika