REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekerjaan Rumah (PR) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat (PD) saat ini adalah berkaitan dengan PKS yang merupakan anggota partai koalisi. Bagaimana cara mengeluarkan PKS, hingga kini belum ditemukan dan bakal tidak mudah untuk melakukannya.

"Jika PKS dikeluarkan dari koalisi, itu artinya Golkar akan sangat dominan. Sesuatu yang tentunya sangat tidak disukai PD," kata Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, Senin (9/4). Dia menambahkan, bukan saja karena Golkar tidak sesetia yang lain, tapi juga partai itu pandai mempergunakan koalisi, justru untuk membesarkan diri.

Dia mencontohkan, pada sidang paripurna RUU APBN-P kemarin, terlihat sekali peran Golkar dominan dengan mengusulkan pasal 7 ayat 6a sebagai jalan tengah antara yang menolak kenaikan BBM dan yang mendukung kenaikan BBM. Lambat laun, hal ini diperkirakannya membuat PD tidak akan senang. "Golkar akan mempergunakan setgab untuk kepentingan Pemilu 2014 dengan terus menyetir agenda-agenda mereka menjadi agenda setgab," jelas Ray.

PKS yang tidak menyetujui kenaikan harga BBM, kata dia, bukan hendak menantang Pemerintahan SBY. Malah, kata dia, PKS tengah memberi pembelajaran bahwa Golkar tidak dapat sepenuhnya menyetir setgab. Dia juga menilai, SBY masih sangat butuh PKS untuk memperkuat posisinya di setgab. Sementara PKS, tidak akan masalah jika dikeluarkan dari Setgab. Hanya saja, PKS pun hanya menunggu kata pecat dari mulut SBY. "Tidak elok jika PKS yang mengundurkan diri," jelasnya.

Mereka telah sangat siap bila dikeluarkan oleh PD dari Setgab. "PD lah yang tetap tak pede. Tergantung pada parpol, demi keseimbangan pengaruhnya di setgab," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika