REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan tudingan KPK atas potensi korupsi di tubuh Kementerian Agama (Kemenag) belum mempunyai acuan. Menurut dia, lembaga tersebut tidak mempunyai indikator yang jelas atas tudingan tersebut.

Hasil survei KPK beberapa waktu lalu menyebutkan, Kemenag merupakan instansi yang berpotensi menimbulkan korupsi terbesar di Indonesia. Kondisi itu bisa dijumpa dari sejumlah pelayanan yang diberikan, khususnya pada pelayanan ibadah haji. Adapun tudingan tersebut mengarah ke pelayanan perpanjangan Ongkos Naik Haji (ONH) plus, perizinan haji dan penyelenggaraan umroh khusus.

Menurut Nasaruddin, ia tak tahu apa indikator KPK dalam menuding adanya potensi tersebut. Sebab, wilayah kerja Kemenag bukan hanya di dalam negeri. "Lain potensi, lain aktualisasi," kata dia, seusai menghadiri acara 'Seminar Nasional Dinamika Pemikiran KH Muchtar Adam' yang digelar di Gedung STKS Dago, Bandung, Sabtu (7/4).

Jika potensi korupsi itu lebih besar di pelayanan haji, kata dia, KPK mana mungkin bisa mengontrol. Karena, lebih dari 94 persen anggaran haji (ONH) dibelanjakan di Arab Saudi. "Mereka tak mungkin dan mempunyai akses untuk mencampuri urusan di negara tersebut (Arab Saudi)," ujarnya.

Namun, ia menghargai bila saat ini instansinya telah disorot oleh lembaga yang dipercayakan negara untuk mengusut tindak korupsi. Menurut dia, KPK tentunya tidak sembarang menyebutkan potensi tersebut. Kemungkinan, mereka juga mempunyai fakta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika