REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY masih belum juga menentukan sikapnya terkait keanggotaan PKS dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana, sebenarnya ada sejumlah opsi yang dapat diambil presiden untuk menyelesaikan status keanggotaan partai politik berbasis Islam tersebut.

Pesiden, ujarnya,  bisa saja memilih salah satu dari tiga opsi berikut guna menentukan keputusan atas keanggotaan PKS. Tiga opsi tersebut, ujar Ari, yaitu memberhentikan tiga menteri yang berasal dari PKS atau mengeluarkan salah satu menteri saja dari Kabinet Indonesia Bersatu II atau tetap di Setgab namun artikulasi politiknya tidak terakomodir secara optimal.

"Untuk pilihan yang terakhir misalnya tidak ada bendera PKS di Setgab," ujar Ari dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, tutur Ari, bila ternyata keputusan presiden harus mendepak PKS dari Setgab, Partai Demokrat harus bersiap untuk menanggung segala resiko politiknya. Resiko politik itu bisa berupa politik melodramatik atau parlemen.

Politik melodramatik, ujar Ari, adalah PKS kemungkinan akan dipandang telah dilukai secara politis lantaran dikeluarkan dari  Setgab setelah menolak kenaikan harga BBM. Dampaknya, ungkap Ari, PKS bisa jadi akan memperoleh banyak dukungan dari masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika