REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di depan Markas Polda Riau di Pekanbaru, Kamis (5/4), mendesak agar anggaran PON diaudit.
Dengan mengenakan ikat kepala dan membawa poster bernada keprihatinan terhadap kasus korupsi, para mahasiswa meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang telah dikucurkan.
"Kami meminta seluruh aparat penegak hukum untuk menindak tegas koruptor, dan kami mendesak Polda mengusut tuntas kasus korupsi yang dilakukan wakil rakyat dan pejabat Provinsi Riau hingga ke akarnya," kata koordinator aksi Prasetio dari BEM Universitas Riau.
Ia mengatakan mahasiswa mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap dugaan korupsi proyek PON Riau. "KPK harus terus turun langsung menangkap pelaku koruptor di Provinsi Riau," ujarnya.
Para mahasiswa mengaku prihatin anggota DPRD Riau yang dipilih langsung oleh rakyat justru tersangkut kasus korupsi.
"Seharusnya para wakil rakyat menjaga 'marwah' (kehormatan) sebagai anggota dewan. Mereka merupakan representasi rakyat, bukan malah korupsi," katanya.
Mahasiswa berharap pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam proyek PON Riau menjadi langkah awal untuk menyeret aktor intelektual di balik proyek PON lainnya.
KPK pada Rabu (4/4) menyatakan empat orang resmi dijadikan tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek PON Riau. Dua orang tersangka merupakan anggota DPRD Riau, yakni M Faisal Azwan dari Partai Golkar dan M Dunir dari PKB.
KPK menangkap tangan keduanya menerima uang suap sekitar Rp900 juta. Sedangkan, dua tersangka lainnya adalah PNS Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Riau dan staf PT Pembangunan Perumahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika