REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai politik (parpol) dianggap masih malas dalam memberikan pendidikan politik kepada konstituennya. Bahkan dari sembilan parpol pemenang Pemilu 2009, Golkar, PDI Perjuangan dan PPP tidak ada sama sekali mengalokasi dana subsidi dari negara buat pendidikan politik.

Temuan ini diungkapkan dari uji akses informasi tentang laporan keuangan parpol yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW). "Ini sangat tidak sesuai dengan peraturan Mendagri 24/09 yang mengharuskan setiap parpol mengalokasikan dana dari APBN itu untuk pendidikan politik," kata Apung Widadi, peneliti dari ICW, di kantornya, Jakarta, Rabu (4/4).

Dari hasil laporan yang masuk, Apung menyebutkan, total alokasi dana untuk mendidik konstituen melek politik masih sangat kecil persentasenya. Partai Demokrat misalnya, dari data terlihat hanya mengalokasikan dana buat mendidik masyarakat hanya sekitar 2 persen dari total dana Rp2,3 miliar yang didapat parpol.

"Parpol-parpol ternyata lebih banyak menghabiskan dananya untuk biaya operasional sepertit telepon maupun rata-rapat internal saja," ujar Apung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika