REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuzy membeberkan, nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi belum jelas, meskipun setgab pada Rabu (4/4) malam berkumpul.

"Belum diputuskan apakah keberadaan PKS di koalisi berakhir," ujar Romahurmuzy, di Jakarta, Rabu (4/3).

Setgab seharusnya dapat memastikan apakah pada rapat berikutnya PKS diikutsertakan atau tidak. Nasib menteri dari PKS pun belum jelas, apakah tetap, dikurangi, atau dicopot semuanya. Bisa juga PKS yang secara institusional diminta menindaklanjuti adanya penyimpangan dari etika yang disepakati bersama koalisi.

Romi mengatakan, PPP meyakini kawan-kawan di PKS sudah menyiapkan diri terhadap segala konsekuensi ketika dalam berbagai kesempatan mengambil posisi berbeda dari sikap koalisi. Pada paripurna terakhir, PKS dinilai sudah matang untuk mengambil sikap menolak adanya pasal 7 ayat 6a. PKS tetap mengikuti paripurna sampai habis meskipun kalah suara.

PPP juga meyakini PKS memiliki pemahaman yang utuh dan tunggal tentang poin demi poin yang ditandatangani bersama seluruh pimpinan parpol koalisi dan SBY. Segala konsekuensi yang timbul dari sikap-sikap politik tentunya sudah dalam perhitungan mereka. "PPP tidak dalam posisi mendorong atau menahan PKS di koalisi," jelasnya.

Pernyataan Romahurmuzy berbeda dengan Sekretaris Setgab Koalisi, Syarief Hasan semalam mengungkapkan, posisi PKS di Setgab sudah berakhir. Sebabnya, ada sejumlah etika yang dilanggar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika