REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Dr dr Sugiri Syarief, menegaskan, pemerintah menghadapi banyak masalah terkait dengan subsidi yang harus diberikan kepada rakyat.
"Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun yang kini mencapai 237 juta jiwa perlu terobosan dan pemikiran baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan subsidi yang timbul," katanya saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi kepala BKKBN se-Indonesia di Sanur, Denpasar, Selasa.
Ia mengemukakan bahwa pemerintah memberikan subsidi tidak hanya menyangkut bahan bakar minyak (BBM), melainkan juga menyangkut berbagai aspek kehidupan lainnya.
Oleh sebab itu, pemerintah menghendaki pola APBN 2012 akan berubah dengan menambah pembiayaan untuk insfrastruktur dan mengurangi subsidi BBM. Namun hal itu tetap akan berdampak terhadap segala aspek pembangunan.
Sugiri mengingatkan bahwa sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin tidak ideal karena banyak kendala yang dihadapi, seperti pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, dan kemacetan arus lalu lintas.
Selain itu juga kesulitan akses udara, air bersih, isu perubahan iklim hingga bencana akibat perusakan lingkungan, Jika gejala ledakan penduduk di Indonesia tidak terkendali akan menyebabkan kehancuran ekologi.
Sugiri menjelaskan, pada sisi lain kualitas sumber daya manusia Indonesia masih memprihatinkan karena saat ini masih berada pada urutan 124 dari 188 negara. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit.
Demikian pula terbatasnya jumlah lapangan kerja belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja baru. Terbatasnya lapangan kerja mendorong terjadinya tindak kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, ujar Sugiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
