REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS menilai bahwa SBY dulu memintanya untuk bergabung untuk memperkuat koalisi, sehingga PKS mau masuk kedalam setgab. "Kami bukan kutu loncat atau penumpang gelap yang membonceng setelah kereta berjalan," jelas Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Hukum dan HAM, Aboebakar Alhabsy, Selasa (3/4).

Di dalam atau di luar pemerintahan itu sederhana. Jadi, Aboebakar menegaskan, mendapat jatah menteri atau tidak, itu hanya urusan dunia. Akan lebih penting jika sekarang mikirin nasib rakyat. "Harga cabai sudah semakin pedas neh, harga sembako sudah melonjak, kita harus pikirin penderitaan rakyat itu," tegasnya. Ini terjadi hanya karena rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Belum dinaikkan harga barang sudah naik semuanya.

Sayang sekali, sambung Aboebakar, bila dampak isu kenaikan BBM tak lebih penting dari koalisi yang urusan kecil. "Sudahlah mari kita pikirkan mereka sekarang, jangahlah belokkan isu ini ke persoalan koalisi, itu soal kecil," ungkapnya.

Diskusi yang harus dilakukan, menurut Aboebakar, adalah bagaimana menangani dampak dari isu kenaikan BBM ini, itu akan lebih positif untuk pembangunan bangsa. Dan tentunya itu lebih gentle, mempertanggunjawabkan keputusan yang telah mereka ambil, bukan malah mengerucutkan masalah ini ke koalisi dan oposisi.

Sejak awal PKS sudah menegaskan siap bekerja diluar maupun dalam pemerintahan. Tidak hanya Presiden PKS, bahkan ketua Majelis Syuro telah menyampaikan hal yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika