REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tidak disetujuinya pengajuan pemerintah atas APBN-P berdampak pada program penanggulangan kenaikan harga BBM. Termasuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang pada akhirnya dihilangkan.

“Kalau misalnya tidak ada kenaikan, tentu BLSM-nya tidak relevan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, sebelum sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Sabtu (31/3).

Ia menegaskan, program BLSM sangat erat kaitannya dengan kenaikan BBM. Kalau BBM tidak jadi naik, maka BLSM itu menjadi tidak diperlukan.

Tak hanya itu, program-program lainnya yang semula disiapkan pemerintah untuk antisipasi kenaikan BBM pun otomatis tidak ada. “Kita bisa me-manage dengan adanya keputusan itu, me-manage yang baik,” kata Hatta.

Sebelumnya, pemerintah lewat Menko Kesra, Agung Laksono, menggawangi program penanggulangan kenaikan BBM. Ada empat program yang disiapkan. Yakni Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sifatnya cash transfer; penambahan subdisi siswa miskin; penambahan jumlah penyaluran raskin; dan subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika