Sabtu 31 Mar 2012 17:44 WIB

Nasdem Minta SBY Batalkan Kenaikan Harga BBM

Rep: Mansyur faqih/ Red: Karta Raharja Ucu
Ratusan petugas kepolisian berusaha menghalau para pengunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Demo menolak kenaikan BBM akhirnya berlangsung ricuh.
Foto: Antara/Prasetyo Utomo
Ratusan petugas kepolisian berusaha menghalau para pengunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (30/3). Demo menolak kenaikan BBM akhirnya berlangsung ricuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Patrice Rio Capella mengatakan, ada aspirasi yang wajib didengarkan seluruh pengambil kebijakan di negeri ini. Yaitu, memperhatikan situasi yang berkembang di tanah air saat ini, mulai dari aksi mahasiswa dan masyarakat Indonesia dalam menolak kenaikan harga BBM.

Patrice menuturkan, Partai Nasdem memandang aksi demonstrasi yang masih berlangsung tak semata-mata berupa penolakan kenaikan harga BBM. "Tapi merupakan akumulasi dari rasa keadilan publik yang dicederai secara sistematis oleh para pengambil kebijakan di negeri ini,'' katanya kepada Republika, Sabtu (31/3).

Menurutnya, hak menyatakan pendapat di depan umum merupakan hak konstitusional warga negara. Karenanya tidak boleh dibungkam apalagi direpresi melalui kekuatan yang berlebihan.

Ia melihat, kondisi ini karena kepemimpinan nasional yang tidak tegas dan berkarakter. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tampil ke depan untuk mengendalikan situasi ini dengan cara mengumumkan pembatalan kenaikan harga BBM.

Pasalnya, polemik yang dibiarkan terus menerus hanya akan mereproduksi kekerasan. Ujungnya, akan menimbulkan kondisi anak bangsa yang saling bertikai satu sama lain. "Kami sangat menyayangkan sikap Presiden SBY yang lamban dalam merespon situasi yang berkembang," papar dia.

Rio juga mengomentari perubahan sikap partai politik yang tadinya mendukung kenaikan harga BBM, menjadi menolak kenaikan harga setelah melihat kekuatan rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. "Perubahan sikap ini adalah bentuk praktek pragmatisme politik yang dipertontonkan secara telanjang," tegas Patrice.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement