REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA---Rumah dinas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Jalan Sedap Malam 1 Surabaya, Selasa (27/3), dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Soemarno mengatakan penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi perusakan rumah dinas saat demo penolakan kenaikan BBM berlangsung. "Petugas keamanan telah bersiaga di rumah dinas," katanya.
Selain itu, lanjut dia, sejumlah objek vital lainnya seperti kantor kantor pemerintahan terutama di sekitar Balai Kota, DPRD Surabaya, Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan Taman Bungkul juga telah dijaga ketat aparat keamanan. "Kami hanya mendukung pengamanan yang dilakukan petugas kepolisian," katanya.
Rumah dinas wali kota yang letaknya persis di samping kantor Balai Kota Surabaya memiliki dua pintu masuk menuju rumah dinas peninggalan Belanda tersebut. Keduanya ditutup dengan kawat berduri. Kawat berduri yang dipasang polisi sejak Selasa (27/3) pagi, nampak memanjang mulai pojok halaman Taman Surya sisi Barat menuju Timur hingga pintu masuk rumah dinas wali kota.
Banyak petugas Satpol PP dan juga aparat kepolisian yang berjaga di tempat tersebut. Soemarno mengatakan untuk mendukung pengamanan aksi demo ini, Pemkot Surabaya menyiagakan 300 orang petugas Linmas, 300 orang Satpol PP, 150 orang Dishub, 100 orang DKP, 8 ambulance dan 8 mobil PMK.
Aparat yang disiagakan Pemkot Surabaya ini akan bertugas hingga pelaksanaan demo selesai. Setelah aksi demo bubar mereka akan ditarik lagi ke kantornya masing masing.
Kabar yang beredar, wali kota Surabaya yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjadi target para pengunjuk rasa. Hal itu dikarenakan wali kota tidak mendukung kebijakan partainya yang menolak adanya kenaikan harga BBM.
Sementara, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono yang juga menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Jatim saat ini menjadi koordinator lapangan unjuk rasa penolakan BBM yang diikuti puluhan ribu kader PDIP di depan gedung Grahadi dan DPRD Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika