REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Barat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menandatangani pernyataan sikap secara kelembagaan terkait tuntutan kelompok mahasiswa dan pelajar di Mamuju, Sulawesi Barat terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Empat fraksi dari lima fraksi yang ada di DPRD Sulbar telah menyatakan sikap menolak rencana penaikkan harga BBM yang rencananya akan diberlakukan pemerintah mulai 1 April mendatang.
Hal ini disampaikan langsung anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Rayu, menyikapi perkembangan aksi unjukrasa damai yang dilakukan kelompok pemuda dan mahasiswa di Mamuju, Senin (26/3) kemarin.
Rayu mengatakan, dari lima fraksi yang ada di DPRD Sulbar hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak menyatakan sikapnya terkait tuntutan mahasiswa di hadapan kelompok pemuda dan mahasiswa yang berunjuk rasa di Gedung DPRD Sulbar.
Ia mengatakan, sebanyak 17 anggota dewan perwakilan dari empat fraksi yang hadir di Gedung DPRD menyatakan mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang berdemo yakni menolak kenaikan harga BBM.
Dalam kesempatan itu, Mervie Parasan dari Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mewakili rekan-rekannya di depan para demonstran menyatakan, jika pernyataan sikap mereka adalah pernyataan resmi kelembagaan DPRD.
Mervie menambahkan, setelah unjuk rasa pertama yang dilakukan elemen mahasiswa pada 22 Maret kemarin, maka DPRD langsung mengadakan rapat untuk menyikapi aksi unjuk rasa tersebut.
"Rapat ini melibatkan pimpinan DPRD dan dibuat pernyataan sikap secara resmi yakni menolak kenaikan harga BBM. Makanya, pernyataan sikap ini akan kami kita temmbusi ke pemerintah pusat," ungkapnya.
Ia mengatakan, pernyataan sikap kelembagaan DPRD terkait penolakan penaikkan harga BBM akan ditembuskan langsung kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Panglima TNI dan Kapolri.
"Ini sebagai bentuk keseriusan kita di DPRD Sulbar bahwa kami betul-betul menolak rencana kenaikan harga BBM itu, makanya kami langsung mengirimkan tembusannya kepada presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara itu," kata Rayu. Seusai acara penerimaan aspirasi, Rayu beserta sejumlah perwakilan mahasiswa langsung menuju ke tempat jasa pengiriman kilat untuk mengirimkan tembusan dokumen pernyataan sikap tersebut.
"Ini penting agar rakyat semua tahu bahwa kita menolak rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat itu. Ini juga agar diketahui oleh adik-adik mahasiswa yang berdemo bahwa kami juga sejalan dengan mereka," jelasnya.
Selain Mervie dan Rayu, anggota dewan yang hadir dan menandatangani lembaran pernyataan sikap adalah Hamid (Golkar), Harun (PAN), Asnuddin Sokong (PKPB), Amran HB (PPD), Sudirman Darius (Gerindra), Yusuf Depparinding (Golkar), Bustamin Baddolo (Golkar), Tahi Madanni (Hanura), Arman Salimin (PAN), Thamrin Endeng (Golkar), M Yamin (Golkar), Andi Usman (Gerindra), dan Irbad Kaimuddin (PPD).
Meski tidak terlihat pada acara penerimaan aspirasi, tapi Ketua DPRD Sulbar yang berasal dari Golkar Hamzah Hapati Hasan dan Wakil Ketua DPRD yang berasal dari PDK, Arifin Nurdin juga turut bertanda tangan pada lembaran pernyataan sikap. Dua wakil ketua DPRD lainnya yaitu Natsir Nawawi (Demokrat) dan Muhammad Jayadi (PAN) tidak hadir dan juga tidak bertanda tangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika