REPUBLIKA.CO.ID, JAKARATA - Partai Golkar memiliki sikap sendiri dalam menyikapi rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, demikian ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan.

"Sikap Partai Golkar berbeda dengan sikap PKS yang belum menerima kenaikan harga BBM tapi juga tidak harus mengikuti Partai Demokrat," kata Priyo Budi Santoso di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/3).

Menurut dia, Partai Golkar pada prinsipnya setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, tapi sebagai partai independen memiliki gagasan sendiri terutama soal kompensasi yang diberlakukan. Partai Golkar, kata dia, masih ingin melihat apa langkah pemerintah secara detil jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Apa yang akan diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi?" katanya. Menurut dia, konsekuensi dari kenaikan harga BBM bersubdisi adalah pengurangan subsidi dari pemerintah, lalu surplus anggaran itu akan digunakan untuk apa.

"Apakah akan diberikan secara tunai kepada masyarakat miskin atau akan dialokasikan dalam bentuk program-program yang bisa dimanfaatkan masyarakat," katanya.

Menurut dia, jika kompensasinya diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat miskin, Partai Golkar kurang sepakat. Partai Golkar, kata dia, lebih sepakat jika kompensasi itu diberikan dalam bentuk program seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik terhadap keluarga miskin, pelayanan angkutan umum yang diakses masyarakat miskin menjadi lebih baik, maupun pembangunan infrastruktur yang bisa diakses masyarakat luas.

Sementara itu, pembahasan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di Badan Anggaran DPR RI, hingga Senin petang, masih berlangsung alot. Pada rapat Badan Anggaran DPR RI sudah menyetujui postur APBN 2012, Namun pemerintah dan DPR RI belum membuat keputusan soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika