REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang meminta Partai Keadilan Sejahtera agar segera keluar dari koalisi disayangkan oleh PKS. Max Sopacua melontarkan pendapat itu karena PKS dinilai berani mengirim surat kepada presiden terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM.
"Janganlah mengalihkan isu BBM ini ke persoalan koalisi," kata Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy kepada pers melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (23/3)
Menurut dia, bila pemerintah menghadapi kekecewaan dari publik, maka tak pantas dibawa ke urusan koalisi. Apalagi untuk persoalan kenaikan harga BBM adalah kebijakan pemerintah yang tidak bisa serta merta ditarik ke persoalan koalisi.
Aboebakar yang juga anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, dalam hal menolak kenaikan BBM, PKS hanya ingin melaksanakan UU No 22/2011 tentang APBN. Pasal 7 ayat 6 UU tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk masyarakat.
"Masa kita yang mau konsisten dengan UU malah disalahkan seperti ini dan sekarang malah pakai mengusir dari koalisi. Saya yakin yang 'ngomong' ini sedang cari perhatian SBY dengan mencoba mengalihkan isu di media," ujarnya.
Dia mengemukakan bahwa persoalan kebijakan pemerintah dengan persoalan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah tidak serta mera bersifat paralel.
Ia membuktikan Menteri Sosial yang merupakan kader PKS tetap mendukung program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). "Perlu diingat pula ketika salah satu menteri PKS dicopot saat perombakan, komunikasi politik PKS tetap santun. Harus diingat pula, sejarah sudah mencatat siapakah yang tidak konsisten dengan kontrak politik yang dibuat, dan itu bukan kami," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua meminta PKS keluar koalisi, karena partai itu dinilai telah melanggar kontrak koalisi. Menurut dia, sikap PKS menentang kebijakan kenaikan harga BBM jelas untuk mencari popularitas di antara isu sentral kenaikan harga BBM dan apalagi saat ini juga sudah semakin dekat dengan Pemilu 2014.
"Ya sudahlah lah, kalau gitu PKS tidak usah di koalisi lagi. Sampai kirim surat ke Pak SBY segala berarti di dalam koalisi tidak pernah dianggap. Padahal 'kan ada rapat koalisi," demikian Max.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
