REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta setiap tahun harus berdampak pada kemakmuran bagi warga Jakarta. Namun kenyataannya, tidak seperti itu yang terjadi.
Menurut Calon Gubernur (cagub) DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid ini disebabkan anggaran belanja DKI besar namun tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
"Perlu mengurai alokasi anggaran yang lebih memihak kepentingan rakyat," ungkap Hidayat disela kunjungan dirinya ke kantor Harian Republika, Rabu (21/3).
Selama ini, jelas dia, APBD DKI Jakarta tersedot besar untuk alokasi pembayaran gaji PNS. Dan hanya sedikit untuk pembangunan infrastruktur, membangun fasilitas umum, transportasi massal dan termasuk untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Karenanya, Hidayat menilai, alokasi APBD ini harus lebih berkeadilan tanpa harus merugikan PNS dan tetap mengedepankan kepentingan warga Jakarta.
"Karenanya perlu komitmen yang kuat dan lobi yang efektif antara pemerintah dan DPRD," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
