Jumat 09 Oct 2026 00:01 WIB

Sertifikasi Halal Dinilai Bisa Tingkatkan Kepercayaan Wisatawan Muslim

Wisata ramah Muslim tidak harus mengubah destinasi menjadi tempat wisata keagamaan.

 Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Malaysia. Populasi muslim terbesar, keindahan alam dan keragaman budaya serta atensi positif masyarakat terkait pariwisata ramah muslim, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama pariwisata ramah muslim dunia.
Foto: dok Bank Indonesia
Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Malaysia. Populasi muslim terbesar, keindahan alam dan keragaman budaya serta atensi positif masyarakat terkait pariwisata ramah muslim, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama pariwisata ramah muslim dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar pariwisata dari Universitas Andalas, Sari Lenggogeni, menilai sertifikasi halal dapat menjadi sinyal kepercayaan bagi wisatawan Muslim sekaligus memperkuat pengembangan wisata ramah Muslim di Indonesia.

“Wisatawan tidak lagi harus menghadapi bahan ini halal atau tidak, tapi bisa menurunkan risiko persepsi di destinasi,” kata Sari saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).

Baca Juga

Sari mengatakan sertifikasi halal memberikan kepastian bagi wisatawan terhadap produk yang mereka konsumsi, terutama makanan dan minuman yang menjadi salah satu komponen utama dalam pengalaman wisata.

Dalam hal ini, kebutuhan terhadap layanan ramah Muslim tidak hanya mencakup makanan halal, tetapi juga fasilitas ibadah, kebersihan, informasi, dan pelayanan yang mudah diperoleh. Hal tersebut dapat mendukung pengembangan wisata ramah Muslim yang bersifat inklusif.

Sari menilai potensi Indonesia untuk mengembangkan wisata ramah Muslim cukup kuat karena memiliki kombinasi alam, budaya, gastronomi, warisan Islam, ekonomi kreatif, serta ekosistem pelayanan wisata Muslim yang secara alami telah berkembang di masyarakat.

Namun, dia menekankan bahwa wisata halal tidak sama dengan wisata religi. Pengembangannya bukan berarti mengubah destinasi menjadi destinasi keagamaan, melainkan memberikan layanan tambahan dan kepastian bagi wisatawan Muslim.

“Esensinya adalah bagaimana kita memberikan extended service dan assurance kepada wisata Muslim,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia turut menyoroti kebijakan wajib halal dapat menjadi dorongan atau stimulasi bagi perusahaan untuk memasuki tahapan sertifikasi halal. Kebijakan tersebut mencakup makanan dan minuman, hasil dan jasa penyembelihan, serta sejumlah kategori produk lainnya.

Dia mengatakan manfaat sertifikasi halal juga dapat dirasakan pelaku usaha yang terlibat dalam pengalaman wisata, termasuk UMKM melalui kuliner lokal, restoran, street food (jajanan pinggir jalan), dan oleh-oleh.

Dengan demikian, Sari menilai pemerintah perlu memberikan dukungan insentif kepada UMKM dalam pengembangan wisata ramah Muslim. Hal ini karena tidak semua UMKM memiliki kapasitas yang cukup untuk memperoleh sertifikasi halal. Dia mencontohkan Sumatera Barat yang sebelumnya telah memiliki aturan mengenai wisata halal dan kemudian mengembangkannya menjadi destinasi-destinasi halal.

 

sumber : Antara
Berita Lainnya

Rekomendasi