REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan, pemerintah pusat sudah menyiapkan kompensasi ketika terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti. Kompensasi tersebut, akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu, seperti pelaku di bidang pertanian, transportasi, masyarakat yang tidak mampu, dan lain-lain.
"Beberapa hari lalu, saya mengikuti rapat koordinasi dengan presiden dan jajaran kabinet," kata Heryawan usai apel akbar Forum Ormas se-Jabar dalam rangka penyampaian sikap anti radikalisme, terorisme, dan radikalisme di Lapangan Gasibu, Sabtu (17/3). "Kalau pun ada kenaikkan harga BBM, antisipasinya ada kompensasi. Rincian kompensasinya, kita tunggu saja dari pusat," beber Heryawan.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, secara prinsip terkait rencana kenaikkan BBM, ia masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
Pasalnya, masalah keputusan kenaikkan BBM merupakan domain pemerintah pusat, termasuk rincian siapa saja yang akan mendapatkan kompensasi dari kenaikan BBM tersebut.
Politisi 45 tahun menjelaskan, nanti akan dipaparkan cluster mana saja yang akan mendapatkan kompensasi, berapa jumlah sasarannya, dan berapa nilai kompensasinya. "Kami pun masih menungu rinciannya dari pemerintah pusat," tegas Heryawan.
Heryawan mengaku, sudah menyampaikan kepada presiden terkait penolakan-penolakan sejumlah elemen masyarakat Jabar terhadap kenaikkan harga BBM ini. Selain penolakan, ia pun menyampaikan beberapa alternatif dan solusi terkait kenaikkan harga BBM.
"Pokoknya, saya sudah sampaikan secara keseluruahan permintaan, harapan, saran, dan masukan dari elemen masyarakat Jabar kepada presiden," klaim mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2004-2009 itu.
Namun, masih kata Heryawan, pemerintah pusat tentunya sudah memiliki kebijakan dan hitung-hitungan, terkait kenaikkan BBM ini.
Sebelumnya, Dewan Pertimbangan Daerah Organisasi Gabungan Angkutan Darat (DPD Organda) Jabar pernah beraudiensi dengan Heryawan. Organda Jabar, meminta pemerintah tidak menaikan harga BBM bagi angkutan umum. Sebab, jika kenaikan harga BBM diberlakukan bisa mematikan usaha angkutan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika