REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PNS yang bekerja sesuai standar, hingga saat ini jumlahnya baru sekitar 50 persen. Untuk meningkatkan kemampuan PNS dalam bekerja, Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar tahun ini mulai gencar melakukan pelatihan. Yakni dengan membuat program sejuta diklat untuk PNS.
"Kami perkirakan, kebutuhan anggaran Diklat untuk PNS di Indonesia mencapai Rp 4 triliun," ujar Azwar Abubakar, usai menjadi pemateri di acara Stadium Generale dengan tema 'Reformasi Birokrasi Indonesia' di Aula Barat Kampus ITB, Sabtu (17/3).
Azwar mengatakan, untuk menggelar Diklat ini, Ia akan segera minta dukungan semua kepala diklat. Baik kepala lembaga atau pun provinsi.
Untuk mengetahui angka pasti kebutuhan anggaran pelatihan, kata dia, sekarang Kementerian Aparatur Pemerintah dan Reformasi dan Birokrasi sedang melakukan perhitungan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Anggaran untuk diklat atau pelatihan tersebut, bisa diambil dari APBN atau APBD. Namun, Azwar yakin sebenarnya semua daerah sudah memiliki anggaran untuk pelatihan. Pelatihan ini, menurut Azwar, berlaku untuk semua PNS tak terpatok pada jabatannya. Yakni, dari Golongan I,II sampai eselon harus ikut pelatihan.
Azwar mengaku, Kemenpan memiliki kapasitas 32 ribu kursi dalam menggelar satu kali pelatihan. Nantinya, akan dibuat beberapa kali angkatan.
"Satu kali pelatihan, bisa menghasilkan 500 ribu orang," imbuh dia.
Azwar menargetkan, sebanyak satu juta pelatihan atau diklat untuk PNS bisa terlaksana pada tahun ini. Jadi, semua PNS yang ada di Indonesia kemampuannya meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
