REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Golkar menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mengingat harga minyak melambung tinggi. Kenaikan BBM dipandang sebagai upaya mengalihkan APBN untuk kepentingan pembangunan.

Kenaikan BBM diharapkan tidak banyak menyedot APBN untuk kepentingan subsidi. "Kenaikan BBM memang tidak terelakkan," ujar Wasekjen Golkar, Ahmad Doli Kurnia, saat dihubungi, Kamis (15/3).

Pihaknya mempersilakan pemerintah menaikkan harga BBM agar subsidi tidak terlalu membebani APBN. Rencananya, pemerintah menaikkan harga premium menjadi Rp 6.000 dari harga semula per liternya Rp 4.500.

Yang dipermasalahkan, menurut Doli, adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan ini dinilainya tidak akan mendidik masyarakat mandiri. Masyarakat hanya akan dimanja dengan diberikan uang yang tidak seberapa.

"Uang yang hanya sekian ratus ribu tidak akan dapat membuat masyarakat mampu mengembangkan ekonomi keluarga. Mereka hanya dicekoki uang yang tidak seberapa," imbuhnya.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai hanya menguntungkan Presiden SBY dan partainya, Demokrat. Bantuan seperti ini tidak jauh berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicanangkan menjelang Pemilu 2009 lalu, pada era SBY jilid I. "Saya melihat ini hanya menguntungkan sepihak," kata Doli.

Bantuan seperti ini bisa mengancam eksistensi konstituen Golkar, sehingga lebih tertarik memilih Demokrat. Padahal, kebijakan seperti itu tidak akan mensejahterakan rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika