Kamis 15 Mar 2012 14:48 WIB

Kumpulkan Rektor PTN, Mendikbud Sangkal untuk Redam Demo

Rep: Fernan Rahadi/S Bowo Pribadi/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto (tengah) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memberikan pemaparan tentang kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Kamis (1
Foto: Antara
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kanan), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto (tengah) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memberikan pemaparan tentang kebijakan kenaikan harga BBM di Jakarta, Kamis (1

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyangkal pengumpulan rektor di Kantor Kemendikbud, Kamis (15/3) pagi dilakukannya untuk meredam demonstrasi mahasiswa. Menurut Nuh, reaksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebaiknya dikeluarkan melalui jalan dialektika.

 

"Tidak. Kita arahnya bukan meredam atau melarang anak-anak untuk demo," ujar Nuh, saat ditanya wartawan di Kantor Wapres, Kamis siang. Menurut Nuh, saat ini sudah bukan zamannya lagi melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa.

 

Nuh mengatakan, mahasiswa boleh-boleh saja melakukan demonstrasi asal jangan sampai bertindak anarkis. "Demo tidak apa-apa. Asal jangan rusak-rusakan," katanya.

 

Menurut Nuh, ciri dari pendidikan tinggi adalah mengedepankan dialog. Seandainya terdapat penolakan terhadap kebijakan menaikkan harga BBM, kata Nuh, maka harus ada dasarnya.

 

Nuh mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM sudah merupakan keniscayaan. Buktinya, meskipun tahu popularitasnya menurun, pemerintahan SBY tetap mengambil kebijakan tak populer tersebut. "Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih penting. inilah yang harus disampaikan lewat dialog publik," kata Nuh.

 

Kamis pagi ini rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dikumpulkan di kantor Kemendikbud. Para rektor mendapatkan pengarahan dari sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, di antaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto dan Nuh sendiri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement