REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— DPP Partai Demokrat melakukan pertemuan secara resmi untuk pertama kali dengan komisi pengawas (komwas) di kantor DPP, di Kramat Raya, Jakarta, Rabu (14/3). Dalam pertemuan itu, komwas dan DPP menyamakan persepsi mengenai sistem kerja pengawasan yang dilakukan komwas ke depan.  

Seorang sumber mengatakan, ini merupakan rapat koordinasi yang bersifat umum untuk mensinergikan kegiatan komwas dengan kewenangan lanjutan yang dimilikinya. Artinya, ini merupakan ijin secara resmi kepada DPP agar komwas dapat memeriksa anggota yang dianggap bermasalah.

"Pada akhirnya pekerjaan komwas akan dilaporkan ke DK (dewan kehormatan) dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. DK kemudian akan memberikan keputusan kepada dewan pimpinan pusat untuk ditindaklanjuti. Untuk itu komwas perlu berbicara dengan DPP," jelasnya, Rabu (14/3).

Komwas merupakan organ baru yang dibentuk Partai Demokrat, Februari lalu, dan dipimpin oleh TB Silalahi. Tujuannya, untuk menghadapi kisruh di tubuh pertai yang kian hari kian memanas, antara lain kasus korupsi yang dihadapi mantan bendahara umum M Nazaruddin dan mantan wasekjen Angelina Sondakh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika