REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menanggapi rencana kenaikan harga BBM, aksi protes dan unjuk rasa bisa saja terjadi. Menkopolkam, Djoko Suyanto, menegaskan militer atau TNI akan diturunkan untuk mengamankan demonstrasi BBM, jika benar-benar dibutuhkan. “Tentara itu back up. Back up kan bisa di tempat masing-masing. Lihat eskalasinya,” katanya, Kamis (8/3).

Menurut Djoko pengerahan TNI bisa saja dikerahkan, jika aksi unjuk rasa terkait protes kenaikan harga BBM bersubsidi berubah menjadi anarki yang mengganggu situasi negara. Namun jika unjuk rasa berlangsung tertib sesuai aturan UU tentang menyampaikan pendapat di muka umum, dan Kepolisian RI masih mampu menjaga keamanan negara. TNI tidak akan dikerahkan untuk hal tersebut.

"Apa enggak boleh ikut bantu, kalau saja misalnya kerusuhan sudah luar biasa, apakah aparat lain enggak boleh bantu? Hansip saja harus ikut bantu,” katanya.

Tetapi, ia memprediksi kemungkinan anarkis unjuk rasa akan kecil terjadi. Kalaupun ada unjuk rasa yang meminta Presiden SBY turun dari tahta ia beranggapan hal tersebut sudah biasa terjadi setiap harinya. “Selama ini kan memang seperti itu,” katanya. Ia mengakui sudah diberikan instruksi oleh Presiden SBY untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Termasuk menindak orang yang menimbun BBM. Ia pun meminta agar publik ikut mengawasi dampak kenaikan BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika