REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pola pikir mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal demokrasi ternyata mendapat pertentangan dari Akbar Tandjung. Menurut mantan Ketua DPR itu, yang terpenting dalam demokrasi tidak hanya berbicara soal kesejahteraan rakyat, melainkan sistem demokrasi itu sendiri.
"Saya tidak setuju dengan pak JK yang mengatakan sistem tidak perlu yang penting rakyat sejahtera. Nanti tujuan bisa mengalahkan sistem," kata Akbar dalam acara diskusi 'Ketidakpercayaan Kepada Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi' di Warung Daun Cikini, Jakartan Rabu (7/3).
Menurut Akbar, pernyataan JK tersebut telah menyalahartikan kemauan masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya reformasi di segala bidang. "Peristiwa reformasi tahun 1998 dimana terjadi peralihan era dari orde baru ke era reformasi disebabkan keinginan masyarakat akan sistem yang lebih demokratis. Karena masyarakat menginginkan perubahan," kata Akbar.
Dalam demokrasi, kata Akbar, masyarakat tidak boleh menyalahkan keberadaan partai-partai politik secara kelembagaan. "Kita harus sama-sama memperkuat parpol agar mereka bisa menjalankan fungsi-fungsinya yang selama ini berjalan kurang baik," kata Akbar.
Di dalam beberapa kesempatan, JK mengatakan demokrasi tercipta untuk rakyat agar dapat mereka hidup adil dan sejahtera, bukan untuk segelintir orang. Demokrasi, kata dia, juga bukan untuk merugikan orang banyak atau mengeksploitasi rakyat.