REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski menyatakan secara resmi menolak pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Fraksi Partai Hanura masih berharap tidak akan ada upaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, upaya penolakan terhadap rencana pemerintah itu akan dilakukan secara konstitusional. Meski pun di DPR, jumlah suara partai yang didirikan Wiranto itu sangat kecil.

"Kita akan melakukan upaya politik yang lebih keras. Tapi tetap secara konstitusional. Makanya, kita harapkan jangan sampai terjadi upaya menggoyang SBY," jelas dia di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3).

Saleh menilai, jika memang ada kekecewaan dari masyarakat terhadap rencana pemerintah itu merupakan hal yang wajar. Yaitu, sebagai hak masyarakat yang terhimpir dengan kondisi yang semakin sulit.

Meskipun begitu, ia mengusulkan agar pemerintah segera mencari jalan agar jangan sampai masalah ini meluas ke isu-isu yang lain.

Saleh yang juga anggota Komisi V DPR RI itu menyebut, ada tiga alasan kenapa Hanura menolak pencabutan subsidi BBM. Pertama, melihat akan naiknya harga kebutuhan pokok. Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa mencari tambahan pendapatan APBN lain di samping pencabutan subsidi BBM. Misalnya, dengan mencari saluran lain seperti efisiensi impor minyak yang memang banyak terjadi kebocoran.

"Kemudian management recovery harus dibenahi. Juga renegosiasi ulang penjualan gas ke Cina. Kita menjual gas ke Cina hanya USD 3. Amerika Serikat sementara harga pasaran USD 25. Dari tiga itu, harusnya bisa dihemat lebih dari Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun dari tiga itu," pungkas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika