REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah kenaikan BBM menjadi santapan politik fraksi-fraksi di DPR. Sekretariat gabungan (Setgab) sepakati kenaikan harga BBM. Hanya PKS yang belum jelas sikapnya apakah mendukung kenaikan harga BBM atau justru menolak.
"Kepentingan politik dalam isu ini memang tidak kentara, tapi ada," jelas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, saat dihubungi, Selasa (6/3). Dia menyatakan, kepentingan politik jelas terlihat dari rentetan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Swadaya Masyarakat (BLSM).
Menurutnya, inilah bukti bahwa kenaikan BBM dipolitisir. Demokrat dicurigai akan bermanuver dalam pemberian bantuan tersebut kepada masyarakat. Demokrat kemudian dianggap bermanuver untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas dengan memanfaatkan bantuan tersebut. Hal yang sama juga menurutnya akan dilakukan parpol atau fraksi lain di DPR untuk menggapai tujuan yang sama.
Sofyano menyatakan bahwa pemerintah dan organisasi massa harus turun tangan memberikan pemahaman bahwa BLSM bukanlah milik Demokrat ataupun parpol lain. Hal ini nantinya akan membuktikan bahwa benar kenaikan BBM tidak dipolitisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
