REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Kabinet Dipo Alam membenarkan adanya pemotongan anggaran di semua kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebanyak lima persen terkait dengan program penghematan pemerintah.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, Dipo menyebutkan bahwa hasil pemotongan anggaran itu akan digunakan untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga untuk membantu masyarakat yang paling terdampak oleh penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut dia pemotongan lima persen anggaran kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian itu bukan diambil dari anggaran rutin tetapi dari anggaran beberapa pembangunan di kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang bisa ditunda dua sampai lima tahun lagi. "Ini sementara, dan berlaku untuk seluruh kementerian," ujar Dipo.

Penghematan anggaran tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi melebarnya defisit akibat dari asumsi-asumsi makro yang berubah, salah satunya adalah harga minyak Indonesia (ICP) yang rata-rata harganya telah mencapai 118 dolar AS per barel.

Namun Seskab tidak menyebut secara persis jumlah yang bisa dikumpulkan pemerintah dari pemotongan anggaran di semua kementerian/lembaga pemerintah non kementerian itu.

Akan tetapi menurut dia, penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut selain untuk BLSM dalam bentuk BLT, dana yang terkumpul juga digunakan untuk pembangunan 173 ribu gedung sekolah yang rusak, sehingga diharapkan pelaksanaannya juga bisa menyerap jutaan tenaga kerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika