REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dari tahun ke tahun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DPR terus mengalami penurunan. Hal tersebut memancing kecurigaan mengingat terdapat banyak kantor-kantor jasa di dalam gedung DPR.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mencatat target alokasi penerimaan tahun 2012 sebesar 203.066.000. Jumlah tersebut mengalami penurunan 27 juta dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 203.066.000.
"Penurunan ini memancing kecurigaan publik mengingat tidak ada kantor yang tutup. Malah ada penambahaan kantor baru. Selain itu penerimaan DPR ini juga terlalu sedikit mengingat banyaknya kantin serta kantor-kantor bank seperti BNI, Mandiri, dan lain-lain," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, melalui pesan Blackberry Messenger-nya, Rabu (29/2).
Oleh karena itu Fitra meminta pimpinan DPR agar mendorong kesekjenan melakukan keterbukaan pendapatan setiap tahun. "Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari praktek-praktek 'mark-down' pendapatan anggaran DPR," ujar Uchok.
Fitra, kata Uchok, menduga banyaknya gedung DPR yang digunakan untuk kantor-kantor jasa tersebut merupakan alasan DPR ingin membangun gedung baru. "Jadi selama ini alasan membangun gedung baru bukan karena ruang anggota DPR sempit namun karena ingin disewakan kepada swasta," kata Uchok.