REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Nazarudin Kiemas, anggota Fraksi PDI Perjuangan, menilai pemerintah memang mau tidak mau harus menaikkan harga bbm. Namun, sebagai partai oposisi, PDI Perjuangan memilih abstain atas rencana pemerintah menaikkan harga bbm tersebut.

‘’Kami tidak mengiyakan dan tidak pula menolak. Kami cuma abstain sajalah. Sebab secara realita, harga BBM itu memang harus dinaikan,’’ kata Nazarudin di sela-sela acara Pertemuan Konsultasi Kepala Parlemen G20 ke-3 di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (25/2).

Nazarudin  menilai pemerintah memang tidak punya pilihan kecuali harus menaikkan harga bbm. Biaya BBM harus naik karena beban subsidi kini semakin tinggi.

Nazarudin menilai pemerintah harus bergerak cepat dan berani mengambil tindakan. Artinya, pemerintah harus memohon pada rakyat bahwa kenaikan bbm tidak bisa ditahan lagi. Karena kalau tidak, hal tersebut justru akan memunculkan kebangkrutan.

‘’Kita lihat subsidi bbm, beras, pupuk itu mencapai 200 triliun lebih. Itu beban yang sangat luar biasa,’’ kata Nazarudin. ‘’Belum lagi harga minyak mentah sudah naik. Saya dengar harga minyak kabarnya mencapai 104 dolar AS per barel. Sedangkan, harga di APBN kita 100 dolar AS. Kenaikan 4 dolar itu saja sudah menambah subsidi berapa triliun lagi.

Namun demikian, Nazarudin sekali lagi menegaskan PDIP sebagai partai oposisi akan mengambil langkah abstain soal rencana kenaikan BBM. ‘’Sebagai oposisi, kita minimal mengambil langkah abstain,’’ katanya. ‘’Karena, kami sebenarnya sudah mengusulkan kenaikan tersebut sejak dua tahun lalu. Tapi, usulan kami tidak diiyakan pemerintah.’’

Ikuti Whatsapp Channel Republika