REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Jika hampir semua elemen masyarakat mendukung pembubaran Front Pembela Islam (FPI), posisi berbeda diambil Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semua kritikan dan tudingan yang dialamatkan ke FPI, justru ditanggapi MUI Pekanbaru dengan meminta semua pihak untuk koreksi diri.
Karena, selama ini FPI dinilai terkesan 'tegas' dalam ikut menegakan berbagai peraturan yang dibuat negara termasuk di daerah. "Jangan lalu semuanya menyalahkan FPI, harusnya koreksi diri dan tindak tegas dan memberantas aparat negara yang tidak menjalankan tugas dengan benar," ucap Ketua MUI Pekanbaru, Elyas Husti di Pekanbaru, Jumat (24/2), terkait desakan pihak tertentu untuk membubarkan FPI.
Dikatakan, semuanya orang tahu kalau selama ini FPI ikut bertindak terhadap pihak-pihak yang suka melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang harusnya dapat menciptakan ketertiban, ketenangan dan kehidupan yang terbimbing.
MUI Pekanbaru tidak setuju terhadap desakan sejumlah kalangan terhadap pembubaran FPI yang selalu dicitrakan brutal dan anarkis. "Justru yang melakukan tindakan anarkis itu pihak-pihak yang ingin menghancurkan FPI. Setahu saya FPI melakukan tindakan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Elyas Husti.
Elyas menambahkan selama ini FPI berperan besar dalam menciptakan amanat Pancasila dan menjalankan peratuaran daerah yang berlaku, namun yang menjadi masalah itu menurutnya ada oknum di dalam ormas tersebut yang perlu pembinaan.
"Kita tidak bisa pungkiri kalau selama ini FPI ikut mambantu pihak berwajib untuk menjalankan peratuaran. Termasuk penertiban panti pijat yang ilegal sampai kepada tempat hiburan malam yang menyediakan penari bugil di Pekanbaru," tegasnya.
Jadi ormas FPI ini masih sangat dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan hukum di tanah air agar tidak lenceng. Tidak hanya itu, lanjut Elyas, FPI juga ambil bagian dalam mengawal kasus-kasus korupsi besar ditanah air, dan proses penegakan hukum bagi kalangan masyarakat bawah.
"Hal yang perlu diberantas itu oknum yang ada didalamnya bukan organisasinya, oleh sebab itu pemerintah seharusnya bisa mengawal dan mengontrol keberadaan ormas-ormas tersebut, karena dengan adanya ormas, pemerintah akan merasa terbantu dalam menjalankan roda pemerintahan," ujar Elyas Husti.
Elyas juga meminta kepada FPI untuk bisa membenahi diri dengan melakukan pengawasan terhadap oknum yang mangatasnamakan FPI kemudian melakukan tindakan anarkis yang berbuntut terhadap citra organisasi atas nama agama ini. "FPI harus bisa melakukan pengawasan untuk menjaga nama baiknya," demikian Elyas Husti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika