REPUBLIKA.CO.ID,Politikus dari PDI Perjuangan, Dewi Aryani, memandang DPR RI perlu ikut mengawal pada saat pemerintah melakukan renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesi dan PT Newmont Nusa Tenggara.

"Proses perundingan harus dikawal DPR. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan konsultasi intensif dengan DPR," kata Dewi Aryani yang juga anggota Komisi VII DPR RI, Rabu pagi.

Dewi menyambut gembira atas kesediaan dua perusahaan tambang besar di Indonesia itu melakukan perundingan kembali, dan inipertanda baik bahwa Freeport dan Newmont sudah mau membuka diri untuk renegosiasi.

Dalam hal ini, lanjut dia, pemerintah sedang diuji dan harus menjadi tantangan positif dan proaktif untuk memanfaatkan momen tersebut guna melakukan renegosiasi dengan fokus kepada memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tim ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang beranggotakan, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anggota lainnya, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan,  Menteri Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris  Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktur Jenderal Mineral dan Batu

Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai

sekretaris tim.

Adapun tugas tim sebagaimana yang termaktub di dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 adalah melakukan evaluasi terhadap

ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya

dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, yang perlu

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika