REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan segera ditindak tegas para penyelundup di Provinsi Riau karena bisa mematikan perekonomian rakyat.
"Aktivitas merugikan negara yang juga diindikasi banyak dilakukan oleh sejumlah pelabuhan yang ilegal, kini tengah di perbincangkan dalam rapat koordinasi yang ketat di Pemerintah Pusat, termasuk di Kementerian Perekonomian," kata Hatta Rajasa kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (18/2).
Dalam jamuan usai membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Hatta menegaskan bahwa segala tindakan atau aktivitas penyeludupan atau memasukan barang impor tanpa melengkapinya dengan dokumen yang sah, adalah suatu pelanggaran hukum.
"Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yakni mengintensifkan pengawasan pada sejumlah sektor yang dianggap rentan, salah satunya adalah pelabuhan," ujarnya.
Untuk intensitas pengawasan ini, kata Hatta, pihaknya menekankan ke berbagai lembaga atau instansi terkait khususnya Bea dan Cukai.
"Bea Cukai diminta untuk secara rutin melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan penyeludupan. Dan segera ditindak apabila terbukti," katanya.
Langkah selanjutnya, menurut Hatta, dalam waktu dekat, seusai rapat koordinasi di jajaran Pemerintah Pusat, pelabuhan-pelabuhan yang tidak memiliki izin operasional juga segera ditutup.
Karena jika terus dibiarkan, katanya, dapat menimbulkan berbagai hal negatif yang salah satunya, tentunya juga berpotensi merugikan negara, termasuk aktivitas penyeludupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika