REPUBLIKA.CO.ID, LAMONGAN - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengusulkan pemilihan langsung dibiayai negara, seperti pemilu, pilpres, pilgub, pilbup, pilwali, hingga pilkades.
"UU Parpol belum mengatasi masalah korupsi, karena pendanaan parpol ditentukan iuran dan sumbangan tidak mengikat, padahal keduanya merupakan sumber korupsi," katanya di Lamongan, Jatim, Sabtu (18/2).
Ia mengemukakan hal itu ketika berbicara dalam seminar untuk memeriahkan Kongres I Ikatan Sarjana NU (ISNU) di Universitas Islam Darul Ulum (Unisda), Lamongan, yang juga menampilkan pembicara lain yakni Ketua MK Prof Mahfud MD dan Mendikbud Prof Mohammad Nuh.
Di hadapan ratusan peserta kongres dari seluruh Indonesia, ia menjelaskan iuran untuk parpol itu tidak mungkin, karena masyarakat masih miskin dan berpendidikan rendah.
"Untuk sumbangan yang tidak mengikat juga mustahil, karena sumbangan yang berasal dari pengusaha itu pasti akan dikembalikan dalam bentuk lain, sehingga penguasa terpilih akan memikirkan itu," katanya.
Selain itu, besarnya biaya menjadi penguasa hingga miliaran atau triliunan itu akan menyebabkan penguasa cenderung korupsi, karena siapa pun tahun besaran gaji seorang presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya.
"Tapi, UU Parpol masih mengatur pendanaan dari iuran dan sumbangan tidak mengikat, sehingga kasus korupsi masih belum akan surut, namun begitulah demokrasi, tidak siap saji, selalu trial and error, apalagi kita punya pengalaman demokrasi liberal, terpimpin, dan seterusnya," katanya.
Menurut dia, korupsi itu juga bukan ditentukan oleh demokrasi, karena peluang korupsi itu ada pada sistem pemilihan apa pun, baik demokrasi, liberal, oligarkhi, otoriter, dan seterusnya.
"Korupsi itu tidak ditentukan sistem pemilihan, apakah demokrasi, liberal, atau lainnya. Korupsi itu erat kaitannya dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu tidak dicapai dengan nilai-nilai agama, maka akan cenderung korupsi. Kalau politik dan agama menyatu, maka tidak korup," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika