REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai anggaran perjamuan rapat di DPR yang berkisar Rp12 miliar per tahun sebagai pemborosan dan karenanya Sekjen DPR harus memangkas anggaran tersebut.

Menurut Sekretaris FPKS DPR RI Abdul Hakim di Jakarta, Kamis, perjamuan yang dilakukan Sekjen selama ini terlalu mewah dan berlebihan sehingga memboroskan anggaran.

"Anggota DPR datang ke Senayan bukan untuk menikmati makanan dan jajanan, tapi untuk memecahkan dan merumuskan solusi masalah-masalah kebangsaan yang semakin hari tantangannya semakin besar. Jika ada perjamuan, masih bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang," katanya.

Untuk jamuan 10 fraksi di DPR, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar. Pemberian alokasi perjamuan disesuaikan dengan jumlah anggota dewan di masing-masing fraksi. Semakin besar fraksi, semakin besar anggaran perjamuan yang diterima fraksi tersebut.

Selain fraksi, sekretariat alat kelengkapan DPR seperti pimpinan DPR, Komisi, Banmus, Baleg, BURT juga menyediakan perjamuan untuk peserta rapat.

Kalangan pers juga tidak luput dari perhatian Sekjen DPR RI. Untuk perjamuan wartawan dalam konferensi pers, Sekjen mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta/tahun untuk makan besar dan snack.

Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat, kata Hakim, juga cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan di Sekjen harus dipangkas dan dialokasikan untuk program/ kegiatan lain yang lebih prioritas.

"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis penganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf. Lebih baik, anggaran perjamuan ini ditata ulang. Angka Rp 12 miliar/tahun itu terlalu besar," bebernya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika