REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekitar 700 orang yang tergabung dalam empat organisasi mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Luar Negeri untuk menuntut pemerintah agar ikut aktif menyelesaikan masalah di Suriah sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
"Indonesia adalah negara besar yang mampu mendirikan gerakan non-blok, oleh karena itu bangsa ini seharusnya tidak berdiam diri saja melihat tindakan pemerintah Suriah yang membunuh warganya sendiri," kata Koordinator Lapangan demonstrasi, Nova Abuzar, Jumat (10/2).
Menurut Nova, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif seharusnya membuat pemerintah mengambil kebijakan yang menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa termasuk di Suriah, menolak penjajahan dengan segala bentuknya.
"Amanat garis-garis besar politik luar negeri itu seharusnya membuat pemerintah tidak tinggal diam terhadap kekejaman yang terjadi di Suriah, apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia" kata Nova.
Empat organisasi mahasiswa dan masyarakat yang bergabung dalam aksi siang setelah ibadah Salat Jumat tersebut adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Lembaga Dakwah Kampus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Persatuan Umat Islam, dan Jaringan Pemuda Islam.
Mereka juga mengajak seluruh elemen umat Muslim Indonesia dan seluruh masyarakat yang mencintai kemanusiaan untuk mendukung upaya kebebasan demokrasi di Suriah.
"Suriah adalah negara Muslim dan oleh karena itu kami mencintai mereka sebagaimana saudara sendiri," kata Nova.
Korban sipil yang menuntut Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk meletakkan jabatannya terus bertambah. Dalam satu minggu terakhir demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Suriah telah memakan korban 300 orang. Tuntutan kelompok oposisi Suriah agar al-Assad mengundurkan diri sudah dimulai sejak Maret 2011.
Saat ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa belum mengambil tidakan atas konflik di negara tersebut karena resolusi yang diusulkan awal bulan ini diveto oleh Rusia dan China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika