REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Content (IBC) memberi tiga catatan kritis terhadap Tim Panitia Seleksi anggota KPU dan Bawaslu pusat.

Pertama, hasil seleksi  tahap kedua menggambarkan profil kandidat yang lulus memiliki komposisi latar belakang profesi dan kompetensi yang beragam. Kedua, Proses yang dilakukan terkesan tertutup dan belum memberikan ruang partisipasi publik.

''Padahal, publik bisa membantu mengawasi dan memberikan masukan untuk mendapatkan calon anggota yang berkualitas," ujar Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Danang Widoyoko.

Ketiga, proses seleksi belum mencerminkan independensi, di antaranya pemerintah belum memberikan dukungan maksimal dalam bentuk ketersediaan anggaran dan dukungan tim kerja yang memiliki kapasitas dan kualitas dalam mendukun kenja Tim Pansel.

LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemilu yang Berintegritas meminta ada agar wawancara  calon anggota KPU dan Bawaslu diadakan terbuka. Sehingga, publik bisa mengawasi. Tujuannya, agar kualitas para anggota terpilih nantinya benar-benar terjamin.

"Jangan sampai KPU dan Bawaslu terkooptasi oleh pihak-pihak tertentu,'' cetus Arif Nur Alam, direktur eksekutif Indonesia Budget Content (IBC). Karena itu, lanjut dia, tim seleksi harus tetap menjaga independensi dalam seluruh proses dan tahapan seleksi.

Seleksi KPU dan Bawaslu menjadi momentum strategis untuk menghasilkan Pemilu 2014 yang berkualitas dan berintegritas. Karenanya,a proses seleksi ini menjadi strategis dalam memunculkan figur-figur yang akan menentukan arah kelembagaan KPU dan Bawaslu,  sebagai penyelenggara pemilu yang lebih baik. Setidaknya figur yang akan muncul memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun peningkatan integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika