REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai pemilihan kepada daerah yang selama ini banyak berlangsung menimbulkan kontraproduktif sehingga tidak mampu membangun demokrasi dan berdampak negatif bagi berbagai bidang.
"Semula banyak yang bertani tapi lebih baik beralih menjadi tim sukses karena uang lebih besar. Kecenderungannya sudah begitu dan pilkada sebagai alat cari uang bukan untuk bangun demokrasi," kata Ketua Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir kepada pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (7/2).
Nanat mengemukakan hal itu usai bersama sejumlah pengurus ICMI melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono.
Ia menegaskan, sistem pemilihan seperti itu yang menjadikan merusak sistem demokrasi harus segera diperbaiki agar proses demokratisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Di bidang hukum, ICMI memandang cukup prihatin karena masih banyaknya masalah hukum yang ada, seperti mafia hukum yang kian merajalela, rebang pilih kasus hukum, lambatnya penanganan kasus besar yang selama ini jadi perhatian masyarakat.
Di bidang politik, katanya, khsus perilaku elit politik dalam meraih jabatan masih lebih mengedepankan kepentingan untuk mengejar kekuasaan semata dan mengabaikan etika dan moral.
"Oleh karena itu politik uang, kebebasan tanpa batas yang mengarah anarkis masih mewarnai kehidupan politik bangsa," kata Natsir.
Meskipun terjadi hiruk pikuk politik di dalam negeri, katanya, sebagai negara berkembang yang belum dewasa dalam proses demokratisasi, Indonesia sudah berada pada jalur benar.
Turbelensi yang terjadi dalam politik masih dianggap dalam batas wajar dan tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan kelanjutan kinerja ekonomi makro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika