REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Kesehatan didesak meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan monitoring pengendalian penularan HIV/AIDS yang semakin tinggi di Indonesia. Permintan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran.
"Kemenkes harus segera memperbaiki kinerjanya terkait penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang meningkat drastis tiga kali lipat pada tahun 2011 di bandingkan tahun 2009, yakni 60 ribu berbanding 20 ribu," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/2).
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkes per 30 Juni 2011, terdapat 26.483 kasus AIDS dan 66.693 kasus HIV. Total ada 93.176 kasus atau 50 persen dari estimasi nasional. Sementara ODHA (orang dengan HIV/AIDS) 2011 diprediksi mencapai 210 ribu orang. Data tersebut dihimpun dari 32 provinsi dan 30 kabupaten dan kota di Indonesia.
Sementara hasil survei perubahan perilaku yang dirilis Kemenkes menyebutkan, sebanyak 55 persen dari keseluruhan infeksi baru HIV dan kasus AIDS disebabkan oleh hubungan seks heteroseksual, atau naik dua persen dibandingkan lima tahun lalu. Kasus transmisi seksual (termasuk homoseksual) mencapai angka tertinggi 57,7 persen dan pengguna narkoba suntik 3,62 persen.
Menurut Herlini, pemerintah masih menghadapi masalah yang sama. Belum terjadi perubahan signifikan dalam penanggulangan HIV di Indonesia selama 20 tahun terakhir.
"Pemerintah harus terus meningkatkan koordinasi lintas sektor serta sistem monitoring dan evaluasi terkait penanggulangan HIV/AIDS ini. Diperlukan koordinasi yang efektif dalam mendesain dan menerapkan strategi dan intervensi," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah harus lebih masif menyajikan hasil surveilan infeksi HIV/AIDS pada kelompok beresiko seperti pekerja seks komersial dan konsumennya atau para pelaku seks bebas. Tujuan kegiatan itu agar kesadaran masyarakat semakin meningkat terhadap ancaman infeksi HIV/AIDS melalui transmisi heteroseksual beresiko.
"Komisi IX akan terus mengawasi keseriusan Kemenkes dalam penanggulangan HIV untuk mencapai target MDGs melalui peningkatan sosialisasi, peningkatan akses pengobatan HIV-AIDS, implementasi program PMTCT, dan pengurangan dampak buruk pada penyalahguna NAPZA suntik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika