REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rencana pembelian pesawat tanpa awak milik Israel menuai kecaman. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui kadernya di DPR, Al Muzzammil Yusuf mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI mempertimbangkan aspek teknis dan politis terkait rencananya membeli pesawat intai milik Israel.
"Sebagai penjaga konstitusi, TNI harus tegas menolak bekerja sama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI," ujar anggota Komisi I DPR di Jakarta, Jumat (3/2).
Karena, menurut Muzzammil yang juga Wakil Ketua FPKS DPR itu, secara teknis, TNI nantinya akan kesulitan dalam pengadaan suku cadangnya mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Sedangkan secara politis, kata Muzzammil, bekerja sama dengan Israel tidak sesuai dengan Konstitusi RI karena Israel adalah penjajah yang telah banyak menewaskan korban sipil di Palestina.
"Dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas-jelas bahwa Indonesia tidak mengakui penjajahan yang dilakukan oleh negara mana pun, termasuk Israel. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi pertimbangan TNI dan Kemenhan dalam membeli pesawat intai atau alutsista lainnya," ujarnya.
Lebih lanjut Muzzammil mengatakan, dirinya mendapatkan informasi bahwa tender pesawat intai ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006. Tiga besar calon pemenang tender adalah perusahaan berasal dari Filipina, Rusia, dan Indonesia.
"Perusahaan dari Filipina inilah yang merupakan perwakilan dari Israel yang diduga telah menjadi pemenang dalam tender pesawat intai di Kemenhan. Apakah informasi ini benar? Saya berharap penjelasan dari Kemenhan," kata Muzzammil.
Muzzammil berharap agar TNI dan Kemenhan benar-benar mempertimbangkan kedua aspek tersebut dan konsisten untuk mendukung kemajuan dan kemandirian industri pertahanan strategis dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
